Tanah Bumbu — Dalam upaya Pemkab Tanah Bumbu mendorong sinkronisasi antara program desa dengan strategi pemerintah pusat dalam hal penanganan gizi buruk dan stunting. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Tanah Bumbu menggelar rapat sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membahas strategi penanganan stunting di desa-desa Bumi Bersujud di ruang rapat Kantor Bappeda Litbang Tanah Bumbu, Rabu (2/10).
Fungsional Perencana Ahli Pertama Bappeda, Arwin Hartono, menegaskan pentingnya alokasi minimal 2 persen dari APBDes untuk penanganan stunting. “Alokasi ini harus tepat sasaran, terutama untuk kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” ujarnya.
Kelompok 1000 HPK yang menjadi prioritas meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 hingga 23 bulan. Menurut Arwin, intervensi spesifik perlu diarahkan kepada kelompok ini untuk pencegahan stunting sejak dini.
Intervensi yang dibahas meliputi pemberian makanan tambahan bagi balita dengan masalah gizi, seperti gizi kurang, gizi buruk, berat badan rendah, serta balita yang sudah stunting. Penyuluhan dan pemberian makanan tambahan di posyandu untuk ibu hamil dan menyusui juga menjadi bagian penting dalam program ini.
“Intervensi harus komprehensif dan berkelanjutan agar angka stunting di Kabupaten Tanah Bumbu terus menurun,” kata Arwin.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan setiap desa dapat memaksimalkan penggunaan anggaran 2 persen dari APBDes untuk mendukung program penanganan stunting. “Langkah ini diharapkan menciptakan generasi yang lebih sehat dan bebas dari masalah gizi buruk,” pungkas Arwin.
Pemkab Tanah Bumbu berharap bahwa kolaborasi antara APBDes dan program pemerintah daerah ini dapat menurunkan angka stunting secara signifikan di wilayah tersebut. Dengan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, Tanah Bumbu optimistis bisa menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus berupaya menekan angka stunting di wilayahnya dengan mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi intensif antara pemerintah daerah, desa, dan berbagai pihak terkait untuk memperkuat program penanganan stunting.
Dalam upaya tersebut, Pemkab Tanah Bumbu mendorong sinkronisasi antara program desa dengan strategi pemerintah pusat dalam hal penanganan gizi buruk dan stunting.
