Indonesiapulse, Barito Kuala – Bupati Barito Kuala, Dr. H. Bahrul Ilmi, SH, MH, menunjukkan komitmennya dalam pencegahan korupsi dengan mengikuti kegiatan Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara hybrid. (05/3)
Kegiatan ini dilaksanakan melalui Zoom Meeting yang juga diikuti oleh beberapa pejabat pemerintah daerah, termasuk Plh. Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten Barito Kuala.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat implementasi pencegahan korupsi melalui pembangunan sistem perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Indikator MCP 2025 menjadi salah satu alat penting dalam upaya pemberantasan korupsi yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H., menegaskan pentingnya penerapan MCP di daerah. Menurutnya, MCP harus dijadikan alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi dan meningkatkan transparansi tata kelola pemerintah. “Dengan penerapan MCP yang optimal, daerah dapat memperoleh manfaat signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat pengawasan internal,” ujarnya.
Senada dengan itu, Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Raden Suhartono mengungkapkan bahwa optimalisasi MCP akan sangat relevan dalam perbaikan perencanaan penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa, serta penguatan sistem pengendalian intern di tingkat daerah untuk mengurangi potensi korupsi.
Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Barito Kuala, untuk lebih serius dalam mencegah praktik korupsi dengan memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
