Indonesiapulse – Ekonom sekaligus dosen Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar), Endrizal Ridwan, mengungkapkan pentingnya Indonesia segera membuka jalur negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menyikapi kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump.
Endrizal menyarankan agar Indonesia mengadopsi pendekatan unilateral dalam menghapus hambatan perdagangan tertentu yang dapat merugikan perekonomian nasional.
“Saya menyarankan Indonesia untuk membuka diri dan segera bernegosiasi dengan Amerika Serikat melalui pendekatan unilateral untuk menghapus hambatan perdagangan tertentu,” kata Endrizal, dalam keterangan yang diterima di Padang, Selasa.
Ia menilai langkah ini penting untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional dan memastikan kelancaran perdagangan, khususnya dengan AS yang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia.
Endrizal juga sependapat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya jalur negosiasi dengan AS, serta memperkuat koordinasi dengan negara-negara anggota ASEAN.
“Langkah Presiden sudah tepat, tapi harus disegerakan. Negara lain seperti Vietnam sudah bergerak cepat. Kita harus jadi pionir, bukan pengekor,” ungkapnya, menekankan bahwa Indonesia harus segera mengambil inisiatif sebelum negara-negara lain semakin mendahului dalam merespons kebijakan tarif tersebut.
Kebijakan baru yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump mengenai tarif timbal balik terhadap produk negara-negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia, diperkirakan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.
Kebijakan yang mulai berlaku pada 9 April 2025 ini menyebutkan bahwa produk asal Indonesia akan dikenakan bea masuk sebesar 32 persen, yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara seperti Malaysia (24 persen) dan Filipina (17 persen).
Menurut Endrizal, kebijakan ini akan memberikan dampak besar bagi Indonesia, mengingat AS merupakan salah satu tujuan utama ekspor Indonesia. Pada tahun 2024, Indonesia tercatat memiliki surplus perdagangan sekitar 16,8 miliar dolar AS dari nilai ekspor 26,3 miliar dolar AS. Dengan tarif yang lebih tinggi, produk Indonesia akan lebih mahal di pasar AS, yang berpotensi menurunkan permintaan terhadap produk Indonesia, serta berdampak negatif pada ekonomi Indonesia.
“Tidak hanya Indonesia, kebijakan ini juga bisa memukul kedua belah pihak. Konsumen AS harus membayar harga yang lebih mahal, yang pada gilirannya bisa menurunkan permintaan terhadap produk-produk Indonesia,” kata Endrizal, menjelaskan potensi dampak bagi kedua negara.
Di tingkat regional, Endrizal menilai Indonesia akan terdampak dalam kategori moderat. Untuk komoditas ekspor utama seperti pakaian dan sepatu, Indonesia sedikit lebih kompetitif dibandingkan dengan Vietnam yang dikenakan tarif lebih tinggi. Namun, untuk komoditas lain seperti karet dan turunannya, Indonesia berpotensi kalah bersaing dengan Malaysia yang dikenakan tarif lebih rendah. Hal ini menandakan bahwa kebijakan tarif ini akan merugikan semua negara, meskipun dengan tingkat kerugian yang berbeda-beda.
Namun, Endrizal melihat peluang strategis dalam pergeseran pendekatan ekonomi AS dari multilateral ke bilateral. Menurutnya, pergeseran ini bisa memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk bernegosiasi langsung dengan Presiden Trump guna memperoleh hasil yang lebih menguntungkan bagi Indonesia.
“Pendekatan ekonomi AS yang beralih ke bilateral bisa menjadi peluang bagi Indonesia, asalkan kita segera mengambil langkah untuk bernegosiasi secara langsung,” jelas Endrizal, menambahkan bahwa peluang ini bisa membuka jalan bagi Indonesia untuk mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi perekonomian nasional.
Sektor padat karya, seperti tekstil, sepatu, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menurut Endrizal, adalah sektor yang paling rentan terhadap dampak kebijakan tarif ini. Penurunan ekspor dapat memicu pemutusan hubungan kerja dan melemahkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sektor-sektor ini dengan memberikan dukungan yang diperlukan.
“Yang perlu diselamatkan bukan hanya perusahaannya, tetapi manusianya. Pemerintah perlu fokus pada bantuan langsung tunai bagi pekerja yang terdampak, agar mereka dapat bertahan dalam kondisi yang sulit ini,” tambah Endrizal, mengingatkan bahwa perlindungan terhadap pekerja harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi gejolak ekonomi global.
Dengan langkah-langkah yang tepat dan segera, Indonesia diharapkan dapat mengatasi dampak dari kebijakan tarif timbal balik ini dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
